Kegiatan "Konsinyasi Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan HAM" yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 16 November 2023 telah selesai dilaksanakan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusdatin Kemenkumham, Rifqi Adrian Kriswanto secara daring, beserta para pejabat dan pegawai Pusdatin, serta 17 orang perwakilan Unit Kerja Eselon I (UKE 1) selaku produsen data. Kapusdatin Kemenkumham, Rifqi Adrian Kriswanto mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperbarui dan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh Kemenkumham dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI) yang dikelola oleh Bappenas.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham (SADA Kumham) sesuai dengan Permenkumham 12/2023.
"SADA Kumham selayaknya harus menjadi single source of truth atau satu-satunya sumber data yg benar di lingkungan Kemenkumham dalam mendukung optimalisasi pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis data" Ujar Kapusdatin Rifqi Adrian Kriswanto.
Beberapa poin yang menjadi fokus pada kegiatan ini antara lain (1) Pemuktahiran Data Satu Data Kumham oleh UKE-1; (2) Pemuktahiran Data Prioritas Tahun 2022-2023 oleh UKE-1; (3) Reviu Updating Sada Kumham dan Data Prioritas oleh Pusdatin; dan (4) Integrasi Data Prioritas ke Satu Data Indonesia.
Selain itu, Machyudhie selaku Koordinator Bidang Data dan Pengamanan Jaringan Pusdatin, menyampaikan bahwa "Untuk Data Prioritas 2022-2023 harus segera disiapkan untuk dilakukan penginputan standar data dan metadata melalui aplikasi INDAH (Indonesia Hub) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan akan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyerahan Data Prioritas 2023 dengan SDI Bappenas pada tanggal 16 November 2023. Sementara itu untuk batas akhir pengumpulan Data Prioritas 2023 telah ditetapkan pada tanggal 29 November 2023", tandasnya.
Lebih lanjut, Machyudie juga menambahkan bahwa pada awal Tahun 2024 akan ada pendampingan khusus dari SDI Bappenas terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia "Proses pengusulan, koreksi, dan konfirmasi Data Prioritas 2024 dilakukan melalui aplikasi Sistem Katalog Data Nasional (SKDN) SDI Bappenas". Selain itu terkait konfirmasi ketersediaan Data Prioritas 2024 akan disampaikan dalam giat Workshop Gotong Royong Data (WGRD) 2023 Tahap IV pada awal Desember 2023 oleh pihak SDI Bappenas.
Selama empat hari kegiatan ini telah menghasilkan beberapa poin pemutakhiran data pada Sada kumham, diantaranya (1). Terkait pemutakhiran Data Sada Kumham meningkat 7,7% dari sebelumnya 185 data dari 248 atau 74,6% menjadi 204 data dari 248 atau sebesar 82,3% dari data yang tersedia; (2). Data Prioritas 2022 meningkat 33,3% dari sebelumnya baru tersedia 1 data dari 6 data yang diminta atau sebesar 16,7% menjadi 3 data dari 6 data yang diminta atau sebesar 50% dari data yang diminta; (3). Data Prioritas 2023 meningkat 15,1% dari sebelumnya baru tersedia 25 data dari 33 data yang diminta atau sebesar 75,8% menjadi 30 data dari 33 data yang diminta atau sebesar 90,9% dari data yang diminta.
Sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pusdatin selaku Walidata diantaranya (1) Pusdatin akan terus berkoordinasi dengan UKE 1 untuk melanjutkan proses Pemutakhiran data serta updating Sada Kumham dan Data Prioritas 2022-2023; (2) Pusdatin akan melakukan reviu kembali data yg sudah diupdate oleh seluruh Unit Kerja Eselon 1; (3) Pusdatin akan melakukan pembahasan dan konfirmasi Data Prioritas 2023 dengan SDI Bappenas dalam giat Workshop Gotong Royong Data (WGRD) 2023 Tahap III Bappenas pada Tgl 16 Nov 2023; (4) Pusdatin akan segera membuat API (Application Programming Interface) sebagai Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Data Prioritas 2023 untuk diintegrasikan ke Portal Satu Data indonesia (SDI); (5) Berkoordinasi dengan SDI Bappenas terkait pendampingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di awal tahun 2024.