Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurut Laoly, pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.
“Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima,” kata Menkumham saat melakukan Pengukuhan Revolusi Digital Pelayanan Publik Kemenkumham. “Ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner,” tambahnya, Senin (12/10/2020) siang.
Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan di Kemenkumham. Yasonna mengatakan perkembangan teknologi informasi memaksa ASN Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik.
“Sama-sama kita tahu bahwa teknologi informasi akan terus berkembang dari tahun-ke tahun,” kata Laoly. “Wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelas Menkumham di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.
“Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, dan diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan,” ucap Yasonna.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan digitalisasi birokrasi itu sangat penting, karena itu adalah cara kita dalam memutus mata rantai segala hal yang tidak kita inginkan didalam birokrasi. "Bagaimana supaya pekerjaan luar biasa, revolusi digital ini, dipelihara dengan baik sampai kapan pun kementerian ini ada, kemudian (revolusi digital Kemenkumham) ini dapat juga ditiru oleh kementerian dan lembaga yang lain," kata Amzulian.
Sementara itu Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Basseng, mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat, merupakan tuntutan zaman yang harus dijawab oleh ASN dalam memberikan layanan berkelas.
"Oleh sebab itu diperlukan sosok aparatur berkelas dunia," kata Basseng. "Semoga revolusi ini dapat mengubah mindset kita, khususnya kepada para pemimpin, menjadi digital leadership, yaitu pemimpin di era digital untuk tidak segan-segan melakukan inovasi dan pengembangan kompetensi pegawainya untuk kepentingan publik, dalam mencapai cita-cita bangsa," tandasnya. (Tedy, foto: Zeqi)
