Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (09/09).
Baru-baru ini telah terjadi banyak kasus pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen penting di Indonesia. Khususnya dokumen elektronik, yang menjadi sasaran di Era Digital ini.
Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020 telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai autentikasi atau tanda pengenal pada ranah digital yang digunakan pada transaksi elektronik atau dokumen elektronik.
“Secara Nasional, pendaftaran Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kanwil yaitu sejumlah 24,2%, dengan nilai persentase tertinggi yaitu Kanwil DIY dan Kanwil Jambi di angka 93,5% serta persentase terendah 4,9% di Kanwil Sulteng.” jelas Bapak Hermansyah Siregar selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Aplikasi Sisumaker merupakan salah satu Sistem Informasi Kemenkumham yang sudah terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik.
Beberapa alur bisnis yang terdapat pada Aplikasi Sisumaker sebelumnya sudah disesuaikan setelah terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik.
“Tindak lanjut yang akan saya lakukan, menghimbau agar pegawai harus menyelesaikan proses pendaftaran Sertifikat Elektronik jika sudah mendaftar, tidak menyebarkan passphrase yang dimiliki, mengoptimalkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada kanwil agar mensosialisasikan kepemilikan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada seluruh jajarannya serta seluruh UPT di wilayah kerjanya, Saya akan melaporkan progress pendaftaran Sertifikat Elektronik per kanwil kepada Bapak Menteri dan Bapak Sekjen.” pungkas Bapak Hermansyah Siregar.
Pendaftaran Sertifikat Elektronik bukan hanya diperuntukkan bagi pejabat struktural saja, namun semua PNS yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus ikut andil.
Manfaatkan Sertifikat Elektronik dengan bijak karena yang dilakukan akan berdampak dengan hukum.
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melaksanakan rapat Pembahasan Awal Strategi Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (08/09).
Kasus serangan siber di Indonesia sedang marak terjadi, khususnya di sektor pemerintahan. Pada tahun 2021 bulan Januari - Juli ditemukan 741,4 Juta Kasus. Indikasi utama yaitu saat pandemi Covid-19 yang menggunakan pola kerja menggunakan teknologi inforrmasi.
“Rencana penanganan insiden siber di Kementerian Hukum dan HAM yaitu menerapkan Bug Bounty Program, seperti yang sudah diterapkan pada perusahaan besar. Penanganan insiden siber ini dilakukan agar tidak dilakukan penyalahgunaan terhadap aplikasi dan web di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” jelas Bapak Chusni Thamrin selaku Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan.
Bug Bounty Program merupakan metode yang disiapkan lembaga atau organisasi untuk membuka akses kepada publik untuk mencari celah yang menimbulkan kerentanan, yang menyebabkan suatu data bocor dan memberikan apresiasi kepada pihak terkait yang menemukan adanya celah keamanan sistem informasi.
Jika dilihat dari sisi Aplikasi dan Web di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perhari kurang lebih 584.857 Percobaan Serangan yang telah terdeteksi. Untuk itu akan dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber dalam menangani persoalan tersebut.
“Tiap unit utama harus mempunyai Tim yang Tangguh. Punya perspektif bukan hanya Pusdatin tapi semua unit utama khususnya Jabatan Pranata Komputer untuk pencegahan serangan siber ini” jelas Bapak Hermansyah Siregar selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Lebih lanjut Bapak Chusni Thamrin menyampaikan paparannya terkait rencana kegiatan yang dilakukan untuk terwujudnya penanganan insiden siber kumham yang efektif yaitu terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber, pembuatan aplikasi layanan Penanganan Insiden Siber melalui Pengaduan yang interaktif dan Bug Bounty Program, pembuatan SOP Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Kemenkumham, peningkatan kapasitas Tim CSIRT Kumham tentang Penanganan Insiden Siber, implementasi Tim CSIRT Kemenkumham mengacu pada SOP penanganan Insiden Respon Kumham, review kesiapan CSIRT Kumham oleh BSSN dan tergabung dalam ID-SIRTII / CC.
Menutup rapat, Bapak Chusni Thamrin mengarahkan para jajaran agar mempersiapkan Syarat dan Prasyarat dalam mewujudkan Bug Bounty Program yang akan diterapkan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melaksanakan rapat Penyusunan Rekomendasi Dokumen Rekomendasi Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik sebagai instansi Pembina Pranata Komputer yang diwakili oleh Bapak Novianto Budi Kurniawan dan Bapak Daryanto secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Selasa (07/09).
Pada kesempatan ini, Bapak Tarsan Simanihuruk selaku Kepala Bidang Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM memerlukan evaluasi terkait kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dalam hal ini jabatan fungsional Pranata Komputer, mengacu pada roadmap dari Keputusan Menteri tentang Grand Design TI tahun 2020-2024.
“Terdapat 3 (tiga) jenis standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional, yaitu Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Teknis” jelas Bapak Daryanto.
Lebih lanjut Bapak Novianto menyampaikan paparannya terkait Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Dijelaskan bahwa Berdasarkan Perban BPS No 2 Tahun 2021, area dan butir kegiatan teknis Pranata Komputer harus dapat memenuhi unsur terkait Tata Kelola dan Tata Laksana TI (132 butir), Infrastruktur TI (35 butir), dan Sistem Informasi & Multimedia (39 butir). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kategori Keterampilan Kompetensi Teknis Prakom terdiri dari: Pengelolaan Data, Jaringan Komputer, Infrastuktur TI, Area TI Spesial/khusus, Pengolahan Data, Audit TI, Manajemen Layanan TI, dan Sistem Informasi. Adapun masing-masing kompetensi memiliki butir kegiatan yang berbeda menyesuaikan jenjang jabatan fungsionalnya.
Menutup paparannya, Bapak Novianto dan Bapak Daryanto menjelaskan bahwa Kemenkumham dapat berinisiatif membuat (kamus dan standar kompetensi) sendiri, dengan menambahkan area-area utama yang dibutuhkan oleh Kemenkumham, contohnya untuk Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama menambahkan unsur Manajemen Risiko SPBE dengan tetap menggunakan aturan yang telah dibuat oleh BPS.
